Laman Facebook dari Humas Polda Metro Jaya mendadak ramai respon dari netizen, sejak Jumat (6/12/2015) kemarin.
Penyebabnya, pengumuman terhadap pengguna jalan raya, mengenai aturan modifikasi motor.
Dalam pengumuman ini, kepolisian memperingatkan, mengubah bentuk atau tampilan kendaraan dari asli ke wajah baru bisa kena denda tilang hingga Rp 24 juta.
Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto mengatakan pihaknya merasa perlu mensosialisasikan aturan untuk modifikasi kendaraan kepada para pemilik kendaraan.
“Hasil pemantauan di lapangan ditemukan bahwa masih banyak dijumpai kendaraan modifikasi baik motor maupun mobil yang menyebabkan perubahan tipe secara tidak sah yang dapat digolongkan dalam tindak pidana pelanggaran,” jelas AKBP Budiyanto.
Menurut Budiyanto, aturan tersebut tertuang dalam Pasal 277 jo Pasal 316 ayat (2) UU No 22 tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda atau denda maksimal Rp 24 juta.
Budiyanto mengatakan, perubahan bentuk kendaraan atau memodifikasi boleh dilakukan tetapi harus dilakukan uji tipe untuk memperoleh sertifikat dari Kementerian Perhubungan.
Hal ini sesuai dengan Pasal 131 huruf e dan pasal 132 ayat (2) dan ayat 7 PP No 55 Tahun 2012 tentang kendaraan Jo Pasal 50 ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa kendaraan yang dimodifikasi sehingga menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin dan kemampuan, daya angkut, wajib dilakukan uji tipe untuk memperoleh sertifikat.
“Uji tipe yang diterbitkan oleh Kementrian Perhubungan ini juga ada beberapa ketentuannya,” ujar AKBP Budiyanto.
Pihak Polda Metro Jaya juga menguraikan ketentuan tersebut :
1. Modifikasi kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari APM (Agen Pemegang Merk) kendaraan tersebut.
2. Modifikasi kendaraan bermotor wajib dilakukan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh Kementrian Perindustrian.
3. Kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi wajib didaftarkan kepada Kesatuan Polri pelaksana registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pada kantor Samsat untuk memperoleh STNK baru yang sesuai dengan perubahan kendaraan bermotor dimaksud.
“Kami berharap masyarakat paham dan mengerti bahwa memodifikasi kendaraan bermotor tanpa melalui mekanisme yang benar merupakan tindak pidana kejahatan,” tambah AKBP Budiyanto.
AKBP Budiyanto katakan pihaknya akan menindak tegas pengguna jalan yang melanggar ketentuan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Netizen pun ramai mengomentari aturan ini. Hingga hari ini, sudah lebih dari 2.000 komentar yang meramaikan pengumuman tersebut.
Yang menarik, tak sedikit dari netizen merasa curiga, bahwa aturan ini hanya akan mempermudah polisi ‘nakal’ untuk cari-cari kesalahan pengemudi motor.
Contoh paling mudah, sudah jadi rahasia umum, jutaan pemilik motor di Indonesia, memasangi motor mereka dengan pernak-pernik aksesoris yang tidak diproduksi oleh pabrikan sepeda motor.
Yang membuat khawatir netizen, bisa atau tidak aksesoris ini digunakan, nantinya akan tergantung dari subyektifitas polisiyang bertugas.
Tak sedikit pula netizen yang menyuarakan kekecewaan mereka terhadap satuan polisi lalu lintas.Kami mau memahami kalo kalian sudah berani bersih, kalo modifikasi disebut tindakan pidana trus kalo yg lakuin anggota kalian sendiri itu apa namanya? Kasus yg lebih jahat kalian biarkan tapi masyarakat kecil yang mencurahkan daya kreatifitas kalian sebut tindakan kejahatan?,” tulis netizen bernama Azwar Anas Al Fayed. (*)